MENCARI SOLUSI PENGUPAHAN YANG ADIL

Latar belakang Secara teori ekonomi, baik kapitalis maupun sosialis, persoalan kepentingan pengusaha dan pekerja tidak pernah akan mencapai kata sepakat jika tidak di intervensi oleh pemerintah, oleh sebab itu di dalam setiap Negara yang menganut faham demokrasi kapitalis seperti Indonesia sudah selayaknya peran pemerintah baik sebagai stabilisator maupun sebagai penggerak sangat vital perannya dalam berbagai kebijakan terutama mengenai ekonomi tenaga kerja sebagaimana peran pemerintah menggerakkan program menuntaskan kemiskinan dan kebodohan. Upah tenaga kerja secara teori dapat ditentukan melalui 3 (tiga) metode yaitu berdasarkan hukum pasar (interaksi supply dan demand), kemampuan…

Read More

UPAH MINIMUM KOTA : ANTARA RETORIKA DAN KONSISTENSI

Oleh :  Ade P. Nasution Setiap menjelang akhir tahun, pemerintah kota dan propinsi selalu disibukkan dengan hingar bingar pembahasan dan penetapan UMK, yang selalu saja meledakkan ketegangan baik dalam pembahasan maupun kegiatan demonstrasi pekerja/buruh yang mengganggap kurang terakomodirnya kepentingan mereka dalam pemenuhan kehidupan layak. Data-data makroekonomi dan mikroekonomi yang dipakai sebagai salah satu indikator dalam penetapan besaran angka Upah minimum tahun ini menunjukkan indikator yang kurang baik dalam proses pencapaian kehidupan layak bagi pekerja sebagai contoh adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, krisis ekonomi yang melanda Eropa dan…

Read More

BURUH : SUATU TINJAUAN KEMBALI

 Oleh :  Ade P. Nasution Pengertian buruh pada saat ini di mata masyarakat awam sama saja dengan pekerja, atau tenaga kerja. Padahal dalam konteks sifat dasar pengertian dan terminologi diatas sangat jauh berbeda. Secara teori, dalam kontek kepentingan, didalam suatu perusahaan terdapat 2 (dua) kelompok yaitu kelompok pemilik modal (owner) dan kelompok buruh, yaitu orang-orang yang diperintah dan dipekerjanan yang berfungsi sebagai salah satu komponen dalam proses produksi.  Dalam teori Karl Marx tentang nilai lebih, disebutkan bahwa kelompok yang memiliki dan menikmati nilai lebih disebut sebagai majikan dan kelompok yang…

Read More

BOLA LIAR UPAH MINIMUM

Oleh : Ade P. Nasution Upah tenaga kerja secara teori dapat ditentukan melalui 3 (tiga) metode yaitu berdasarkan hukum pasar (interaksi supply dan demand), kemampuan finansial perusahaan dan berdasarkan biaya hidup. Di Indonesia, secara umum upah buruh baik UMK (upah minimum Kota) maupun UMS (Upah Minimum Sektoral) ditentukan berdasarkan tingkat biaya kebutuhan hidup. Tingkat kebutuhan Biaya Hidup yang merupakan refleksi dari pengeluaran konsumsi pekerja, yang saat ini di implikasikan menjadi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) . Dari besaran angka KHM yang didapat kemudian secara bersama-sama dibahas dan dirundingkan oleh pihak serikat…

Read More

ISU POLITIK DAN EKONOMI DALAM PEMBAHASAN RANPERDA KETENAGAKERJAAN DI KOTA BATAM

Oleh : Ade P. Nasution Ranperda Ketenagakerjaan  yang di mulai dibahas pada periode 2004-2009  DPRD Kota Batam, sampai saat ini (periode 2009-2014) belum menemukan titik terang akhir dari Ranperda tersebut. Berbagai macam pro kontra selalu mewarnai perdebatan pembahasan ranperda baik di dalam ruangan Rapat DPRD Batam maupun pada wacana publik terutama yang diwakili oleh kalangan Pengusaha dan Pekerja. Perlu diketahui, bahwa Ranperda Ketenagakerjaan ini  adalah merupakan produk hak inisiatif anggota DPRD Batam yang diwakili oleh Komisi IV DPRD Kota Batam. Tentu, ranperda yang merupakan hak inisiatif DPRD Kota Batam sangat…

Read More

MEMAHAMI HUBUNGAN BURUH – PENGUSAHA

Oleh :  Ade  P. Nasution Buruh, Kata Karl Marx, adalah sekelompok mayoritas masyarakat yang tertindas akibat  penguasaan faktor produksi dan akumulasi kapital para kapitalis. Pernyataan  Marx setidaknya masih relevan pada situasi saat ini, apalagi melihat gejolak yang terjadi antara buruh-pengusaha di tanah air. Hal ini bisa kita lihat pada setiap tahunnya di berbagai belahan dunia sering terdengar demonstrasi buruh yang memperjuangkan haknya. Pada hakikatnya, ada suatu hukum alam yang terjadi dalam hubungan antara buruh dan pengusaha. Sejak abad ke 19 sampai sekarang pola hubungan buruh-pengusaha bersifat konflik yang terus menerus.…

Read More

POTRET TENAGA KERJA KOTA BATAM

Oleh :  Ade P. Nasution Ditengah ramainya argumen-argumen kuantitatif dalam konteks Free Trade Zone, yang kebanyakan berkisar masalah pertumbuhan ekonomi, tingkat investasi, penyerapan tenaga kerja, PDRB dan indikator-indikator statistik lainnya, ada baiknya kita sedikit memberi perhatian terhadap masalah kualitatif yang selama ini belum pernah tersentuh yaitu mengenai permasalahan tenaga kerja di Kota Batam.Meskipun Kota Batam diposisikan sebagai kawasan Industri dan Investasi dengan keunggulan bersaing dalam hal letak strategis dan tenaga kerja murah, namun  ada baiknya permasalahan kualitas tenaga kerja  mulai dipikirkan dari sekarang. Jika ini dibiarkan, ini akan menjadi suatu…

Read More