Secara terminology Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada sebagai akibat dari operasi bisnis yang mereka lakukan.. CSR ini bukan barang baru, CSR muncul mengemuka pertama kali pada KTT Bumi di Rio de Jeneiro, Brazil pada tahun 1992 sebagai jawaban atas berlangsungnya kegiatan ekonomi yang merusak lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Sejak saat itu, pelaksanaan CSR merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan terutama di Eropa dan Amerika. Kenapa wajib ? selain didukung oleh pemerintah kegiatan CSR ini didukung oleh masyarakat sebagai konsumen. Di Eropa, Amerika dan Jepang, sesuai dengan semakin baiknya pendapatan dan kesadaran akan lingkungan hidup membentuk suatu komunitas konsumen yaitu komunitas konsumen etis. Ketika mereka membeli sebuah produk, mereka akan bertanya apakah produk itu diproduksi dengan cara merusak alam, memperkerjakan buruh anak, pelanggaran HAM bahkan sampai ke masalah demokratisasi suatu negara penghasil produk tersebut.

Terhitung Oktober 2011, Pemerintah Kota Batam menerapkan pungutan donasi di pelabuhan internasional dan domestik serta Bandara. Pungutan ini menurut pernyataan beberapa pejabatnya adalah dimaksudkan untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dengan menggunakan payung hukum Peraturan Daerah (Perda) No. 16 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga.

Perlu kita ketahui, bahwa memang sudah banyak kabupaten/kota lain yang telah menerapkan pungutan donasi ini di pelabuhan laut maupun bandara, sebut saja misalnya kabupaten Pariaman, Kota Semarang dan kota-kota lainnya, namun pelaksanaannya tidak begitu mendapat penolakan alias lancar-lancar saja, berbeda dengan kota batam, yang tentu saja mendapat reaksi yang keras beserta kritikan bermacam-macam nadanya dari berbagai unsur masyarakat.

Pembahasan Ranperda Ketenagakerjaan yang di mulai dibahas pada periode 2004-2009 DPRD Kota Batam, sampai saat ini (periode 2009-2014) belum menemukan titik terang akhir dari Ranperda tersebut. Berbagai macam pro kontra selalu mewarnai perdebatan pembahasan ranperda baik di dalam ruangan Rapat DPRD Batam maupun pada wacana publik terutama yang diwakili oleh kalangan Pengusaha dan Pekerja.

Perlu diketahui, bahwa Ranperda Ketenagakerjaan ini adalah merupakan produk hak inisiatif anggota DPRD Batam yang diwakili oleh Komisi IV DPRD Kota Batam.

Tentu, ranperda yang merupakan hak inisiatif DPRD Kota Batam sangat berbeda dengan Ranperda yang diusulkan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) , terutama dalam hal pembiayaan. Perda hasil hak inisiatif biasanya merupakan bentuk kepedulian Anggota DPRD terhadap permasalahan sosial yang ada. Menurut data yang ada, DPRD Kota Batam baru menghasilkan satu perda yang merupakan hak inisiatif yaitu perda Wakaf